Sebagai bagian dari respons cepat terhadap bencana banjir bandang di pantai timur Aceh, Tim Advance Assessment (AA) Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS) Pengurus Pusat PDSKJI bergerak melakukan pemetaan kebutuhan kesehatan jiwa sekaligus memberikan dukungan langsung kepada tenaga kesehatan setempat, khususnya para psikiater di wilayah terdampak.

Bencana tidak hanya merusak rumah dan tubuh manusia. Ia juga mengguncang makna hidup, rasa aman, harapan, dan keyakinan terdalam seseorang. Dalam situasi krisis, banyak penyintas merasa kehilangan arah, mempertanyakan keadilan hidup, bahkan merasa sendirian di tengah keramaian. Di titik inilah pendekatan spiritual menjadi bagian penting dari proses pemulihan yang manusiawi.

Bencana alam selalu meninggalkan jejak yang tidak hanya terlihat pada kerusakan fisik, tetapi juga pada kondisi psikologis para penyintas. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, reaksi stres akut menjadi respons alami yang muncul segera setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis seperti banjir, longsor, atau kehilangan mendadak. Gejalanya dapat bermacam-macam—mulai dari ingatan traumatis yang berulang, mimpi buruk, kilas balik, hingga distress ketika terpapar pemicu tertentu

Rapat Kerja dan Pelantikan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Periode 2025–2028 menghadirkan semangat baru dalam perjalanan panjang pembangunan kesehatan jiwa di Indonesia. Bertempat di Jakarta pada tanggal 6-7 Desember 2025, kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat fondasi organisasi sekaligus merumuskan langkah-langkah konkret dalam menjawab berbagai tantangan kesehatan mental masyarakat yang kian kompleks. Di bawah kepemimpinan dr. Agung Frijanto, Sp.KJ(K), MH sebagai Ketua Umum yang baru dilantik menegaskan kembali komitmennya untuk hadir sebagai garda terdepan dalam meningkatkan layanan, pendidikan, riset, serta advokasi kesehatan jiwa secara berkelanjutan.

Abstrak
Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2023 menandai titik balik penting dalam integrasi kesehatan jiwa, psikiatri forensik, dan hukum pidana di Indonesia. Pengakuan terhadap pembelaan gangguan jiwa, pengenalan langkah alternatif (tindakan) bagi pelanggar dengan disabilitas psikiatri, serta penekanan pada kolaborasi interprofesional mencerminkan pergeseran paradigma menuju sistem peradilan pidana yang lebih inklusif.